Bhakti Nala Yudha
Jakarta, 30 Maret 2026 – Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) III, Laksamana Muda TNI Uki Prasetia, S.T., M.M., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) strategis bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (30/3).
Pertemuan ini menjadi krusial karena membahas transformasi tata kelola aset TNI sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan laut nasional.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Panja Aset TNI Komisi I DPR RI, Drs. Utut Adianto ini mengusung tema: “Legitimasi Lahan dan Revitalisasi Pangkalan: Transformasi Tata Kelola Aset TNI guna Mengatasi Entrapment, Resolusi Konflik, dan Optimalisasi Nilai Ekonomi Pertahanan.”
Dalam paparannya, pimpinan tertinggi di jajaran Kodaeral III ini menegaskan bahwa permasalahan aset saat ini telah melampaui isu administrasi belaka. Hal ini menyentuh aspek vital kesiapan tempur dan operasi laut, terutama di wilayah kerja Kodaeral III yang mengawal Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I serta choke point strategis Selat Sunda.
“Aset pertahanan bukan sekadar hamparan tanah, melainkan ruang gerak operasi militer. Penyelesaian masalah aset secara komprehensif akan menjadi penentu utama kesiapan operasi laut Indonesia di masa depan,” tegas Dankodaeral III.
Kodaeral III saat ini mengelola aset seluas kurang lebih 2.891 hektare. Namun, Dankodaeral mengungkapkan fakta lapangan bahwa hanya 12,1 persen dari luasan tersebut yang berada di posisi strategis untuk mendukung langsung operasi pertahanan.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan meliputi minimnya Fasilitas Labuh (Faslabuh), saat ini terdapat kesenjangan dukungan operasi di wilayah Cirebon, Banten, Palembang, dan Bangka Belitung karena belum tersedianya fasilitas sandar KRI yang memadai. Selain itu aksesibilitas Pangkalan Pondok Dayung, dimana sebagai pangkalan utama unsur KRI di Jakarta, Pondok Dayung hingga kini belum memiliki akses darat. Seluruh mobilitas logistik dan personel masih sangat bergantung pada jalur penyeberangan laut, yang menjadi kendala efisiensi operasi.
Sebagai solusi nyata, Dankodaeral III mendorong adanya langkah terintegrasi, mulai dari pembangunan akses jalan darat menuju Pondok Dayung, pengadaan lahan strategis baru untuk Faslabuh KRI, hingga penetapan buffer zone pertahanan guna menjaga ruang gerak operasi dari perambahan sipil.
Mengingat wilayah Kodaeral III adalah jalur utama distribusi logistik nasional, optimalisasi aset ini diyakini tidak hanya akan memperkuat pertahanan, tetapi juga menjamin stabilitas ekonomi nasional dari gangguan di wilayah perairan.
(Dispen Kodaeral III)