JAKARTA – Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) periode 2026–2031 berlangsung khidmat di Auditorium Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Senin (16/2/2026). Kegiatan nasional yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri ratusan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia.
Agenda tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi kepala desa secara nasional sekaligus merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan desa untuk lima tahun ke depan. Pelantikan pengurus baru menandai dimulainya kepengurusan DPP APDESI periode 2026–2031 yang diharapkan mampu memperkuat peran desa sebagai garda terdepan pembangunan nasional.
Dalam pelantikan tersebut, H. Junaedi, M.S.H. resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP APDESI periode 2026–2031. Ia didampingi Wahyudi Mapparenta, S.IP., M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal, Rustam Fatoni, S.Pd. sebagai Ketua Harian, serta Amren, S.H. sebagai Bendahara Umum. Susunan kepengurusan ini diharapkan dapat membawa APDESI semakin solid, profesional, dan responsif terhadap dinamika pemerintahan desa.
Selain pelantikan, Rakernas APDESI menjadi forum strategis untuk membahas dan menetapkan program kerja organisasi selama lima tahun ke depan. Sejumlah isu prioritas mengemuka dalam pembahasan, di antaranya penguatan kapasitas kepala desa, optimalisasi pemanfaatan dana desa, pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), serta penguatan sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat dan daerah.
Para peserta Rakernas menegaskan komitmen APDESI untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. APDESI juga menekankan pentingnya peran desa dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional, terutama melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, serta pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sugiyanto, menyoroti persoalan yang masih dihadapi para petani di wilayahnya, khususnya keterbatasan permodalan menjelang masa panen. Ia menjelaskan, kawasan Paketan dikenal sebagai sentra pertanian dengan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor persawahan dan perkebunan. Namun, banyak petani masih mengalami kendala anggaran akibat persoalan pengelolaan koperasi.
“Sebagian besar petani sebenarnya sudah siap panen, tetapi terkendala modal. Mereka memiliki koperasi sendiri, namun selama ini masih banyak yang bergantung pada peladinya,” ujarnya.
Meski demikian, Sugiyanto optimistis persoalan tersebut dapat teratasi dengan hadirnya Koperasi Desa (Kopdes) yang direncanakan mulai berjalan dalam tiga bulan ke depan. “Dengan lahirnya Kopdes, kebutuhan permodalan hingga penyerapan hasil panen dapat ditampung. Ini menjadi harapan besar bagi masyarakat,” katanya.
Terkait pelantikan pengurus baru APDESI, Sugiyanto berharap momentum ini dapat memperkuat peran organisasi kepala desa dalam mendukung pembangunan desa dan sektor pangan nasional. “Harapan kami, APDESI semakin jaya, semakin mengudara, dan mampu bersinergi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Pelantikan dan Rakernas DPP APDESI periode 2026–2031 ini berlangsung istimewa karena dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan serta dihadiri sejumlah kepala daerah dan kepala desa dari berbagai wilayah di Indonesia.