MAKASSAR, (11/11) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat prinsip kesetaraan gender sebagai elemen penting keberhasilan pengelolaan sumber daya laut yang adil dan berkelanjutan. KKP baru-baru ini menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Pengarustamaan Gender Tahun 2025 di Makassar untuk mendorong semua unit kerja menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan dan pengelolaan program kelautan dan perikanan.
“Selain untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip kesetaraan gender, Bimtek ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran KKP dalam mewujudkan tata kelola kelautan yang adil, inklusif, dan responsif gender,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (11/11).
KKP berkomitmen mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Pengarusutamaan gender bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi strategi penting untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil dari pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan,” tambah Huda.
Sebanyak 48 peserta mengikuti kegiatan ini, dengan tingkat partisipasi perempuan mencapai 73 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peserta berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan KKP, termasuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Unit kerja Pusat dan UPT lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Project Management Office LAUTRA, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
Bimtek menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Biro Perencanaan KKP, WWF Indonesia, Coral Triangle Center (CTC), dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), serta tenaga ahli gender LAUTRA.
Materi yang disampaikan meliputi kebijakan pengarusutamaan gender di instansi pemerintah dan mitra pembangunan, penyusunan gender action plan dan gender budget, serta integrasi perspektif gender dalam pengelolaan kawasan konservasi laut. Kegiatan ini juga menjadi forum untuk membahas dokumen rencana aksi pengarusutamaan gender, identifikasi data terpilah, serta evaluasi pelaksanaan pengarustamaan gender di setiap unit kerja.
Mendukung Pembangunan Nasional
Perwakilan Kemen PPPA Maftuh Muhtadi, menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar isu perempuan, tetapi merupakan dimensi keadilan sosial yang harus menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.
“Gender bukan hanya soal laki-laki dan perempuan secara biologis, melainkan tentang peran dan ekspektasi sosial yang dapat membatasi pilihan hidup seseorang. Ketika konstruksi sosial membatasi, maka ketidakadilan muncul. Karena itu, pengarusutamaan gender harus memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara,” ujar Maftuh.
Maftuh menambahkan penerapan prinsip pengarusutamaan gender dapat memperkuat peran perempuan dan laki-laki secara setara dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Sementara itu, Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF Indonesia Imam Musthofa menyampaikan pentingnya integrasi gender dalam kebijakan konservasi laut di Indonesia. “Kesetaraan gender adalah landasan keberhasilan program konservasi dan keberlanjutan. WWF Indonesia berkomitmen menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari kebijakan dan program,” ungkapnya.
Mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Muhammad Ilyas mengungkapkan bahwa pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir yang adil dan berkelanjutan di tingkat daerah. “Melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi pesisir, seperti penanaman mangrove dan transplantasi karang, terbukti meningkatkan hasil, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, dan mendukung pembangunan kelautan yang inklusif,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, KKP yang dinakhodai Menteri Sakti Wahyu Trenggono dan mitra berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada semua pihak tanpa diskriminasi gender. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN