Jakarta, 24 Juli 2025 — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI bersama Pemerintah Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menyepakati langkah bersama untuk mendorong penyelesaian konflik sosial dan kemanusiaan di Tanah Papua melalui pendekatan rekonsiliasi dan kesejahteraan.
Kesepakatan tersebut terjalin dalam pertemuan resmi di Kantor Kemenkumham, Jakarta, yang dihadiri oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solossa, Ketua Tim Rekonsiliasi dan Perdamaian Maybrat, Kepala Dinas Sosial, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa konflik bersenjata yang masih terjadi di wilayah Maybrat dan sekitarnya merupakan persoalan domestik yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama.
“Wilayah Maybrat merupakan salah satu titik konflik yang telah berlangsung cukup lama. Kemenkumham berkomitmen membangun proses rekonsiliasi yang inklusif dan bermartabat, dengan bekerja sama erat bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat,” ujar Pigai.
Data Kemenkumham mencatat lebih dari 1.500 warga Maybrat telah mengungsi sejak 2021 akibat eskalasi konflik bersenjata. Mereka kini tersebar di sejumlah wilayah seperti Kumurkek, Ayamaru, Kota Sorong, dan berbagai distrik di Kabupaten Maybrat.
Pemerintah menargetkan pemulangan pengungsi secara aman, bermartabat, dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan program pembangunan infrastruktur dasar, layanan sosial, serta penguatan kohesi sosial sebagai pilar rekonsiliasi.
Dalam rangka mendukung pemulihan pascakonflik, Kemenkumham menetapkan lima prioritas strategis yang dikoordinasikan lintas kementerian/lembaga:
1. Akses Infrastruktur dan Konektivitas
Menteri HAM telah mengusulkan kepada Kementerian PUPR agar proyek jalan strategis nasional yang menghubungkan Maybrat dan Teluk Bintuni (±100 km) menjadi prioritas pembangunan 2025–2026.
2. Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan
Pemerintah mendorong pendirian Sekolah Rakyat dan penguatan akses kesehatan di wilayah terpencil, sebagai respons atas minimnya layanan dasar di zona konflik.
3. Pemulangan Pengungsi dan Rekonsiliasi Sosial
Strategi pemulangan difokuskan pada pendekatan budaya dan kekerabatan, memanfaatkan jaringan sosial antara warga sipil dan kelompok bersenjata untuk membangun kembali rasa saling percaya.
4. Pemenuhan Hak Dasar melalui Program Makanan Bergizi Gratis
Pemerintah memperkuat program Dapur Sehat dengan melibatkan masyarakat lokal, terutama mama-mama Papua, untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi di wilayah terdampak konflik.
5. Pembangunan Wilayah Prioritas
Fokus pembangunan diarahkan pada kawasan rawan seperti Aifat Timur, Aifat Timur Jauh, Kamundan, dan Aifat Selatan guna mendorong stabilisasi dan pemerataan layanan publik.
Terkait status lima warga yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) serta warga yang masih wajib lapor, Natalius Pigai menegaskan bahwa pendekatan hukum akan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Pemerintah juga membuka kemungkinan penyelesaian politik dan sosial, sepanjang warga menunjukkan sikap menerima simbol negara dan komitmen terhadap keutuhan NKRI.
“Rekonsiliasi bukan hanya soal keamanan, tetapi juga keadilan, pembangunan, dan pengakuan martabat manusia Papua,” tegas Pigai.
Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solossa menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI dan Menteri HAM Natalius Pigai atas perhatian serius dan pendekatan yang humanis dalam menangani konflik di daerahnya.
“Kami berterima kasih atas kerja sama dan perhatian serius pemerintah pusat. Pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan dan dialog ini telah menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat kami,” kata Ferdinando.
Ia juga melaporkan sejumlah capaian strategis yang telah diraih Pemkab Maybrat, antara lain:
– Koperasi Merah Putih: Telah terbentuk 100% dan disahkan melalui notaris. Maybrat menjadi salah satu pelaksana awal dari program yang diluncurkan Presiden pada 21 Juli 2025.
– Dapur Sehat untuk Makanan Bergizi Gratis: Dirancang di 4 titik untuk melayani 24 distrik, 259 kampung, dan 1 kelurahan. Dua titik sudah mendapat pelepasan lahan, dua lainnya sedang dalam proses penyelesaian.
– Sekolah Rakyat: Sedang disiapkan dan dalam pekan ini akan diajukan ke Kementerian Sosial dan Kemenkumham.
– Sekolah Garuda tingkat Provinsi: Dirancang sebagai sekolah unggulan bagi siswa berprestasi dari seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya.
“Kami siap terus berkolaborasi. Ini bagian dari komitmen kami agar negara benar-benar hadir di Papua, tidak hanya secara simbolik, tapi melalui kesejahteraan yang nyata,” tegasnya.
Kemenkumham mendorong media massa dan publik untuk turut mengawal proses rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian di Tanah Papua sebagai bentuk tanggung jawab bersama menjaga keutuhan dan martabat bangsa.
(Sety)